Jakarta – Aksi Panggung Rakyat yang digelar kelompok Cipayung Plus menyampaikan berbagai kritik tajam atas kebijakan pemerintah, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (08/04).
Dalam pernyataannya Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII menyampaikan bahwa alasan mendasar menteri perdagangan harus dievaluasi secara secara serius adalah ketidakmampuan menteri perdagangan memastikan ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga.
OKP Cipayung Plus, Kritik Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin
“Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan utama dapur setiap warga, jika harga semakin mahal, pemerintah tidak mampu menstabilkan harga, maka ini benar-benar menyengsarakan rakyat,” ungkap Rafani.
“Menteri Perdagangan tidak mampu lagi memastikan harga bahan pokok terjangkau, apalagi harga minyak goreng, ini wajib dievaluasi. Rakyat sudah kesulitan ekonomi selama dua tahun terakhir, akibat kebijakan yang salah, kini harga bahan pokok semakin mahal. Khususnya harga minyak goreng sebagai kebutuhan pangan strategis bagi warga, ini sangat serius,” terangnya.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako ini juga menambahkan, bahwa sudah beberapa bulan problem minyak goreng tidak selesai. Menurutnya, menteri perdagangan berjanji mengungkap mafia minyak hanya sebatas janji, alih-alih mengungkap kartel, kini harga minyak goreng semakin mahal.
Untuk itu, Rafani menegaskan Presiden tidak hanyak menyentil menterinya yang tidak menjalankan tugas.
“Bukan hanya disentil dalam rapat bersama para menteri, tapi Pak Presiden harus tegas memberikan evaluasi menteri yang tidak pro terhadap rakyat, jika perlu harus dirssuffle,” tegasnya.
Panggung Rakyat yang digelar OKP Cipayung Plus tersebut diikuti oleh PB PII dan 11 OKP lainnya, PB HMI, PB PMII, PP KAMMI, EN LMND, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, PP GMKI, PP PMKRI, DPP IMM, PP GMNI.
Ada tiga tuntutan utama, yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga bahan pokok, dan menolak kenaikan PPN 11%.